Aksi tersebut mengangkat pesan tegas bertajuk “Akur atau Mundur”, sebagai desakan agar Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto segera mengakhiri disharmoni yang dinilai telah berlangsung cukup lama dan berdampak pada jalannya pemerintahan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Baginda Bagus dalam orasinya mengungkapkan bahwa dirinya merupakan pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Ia menegaskan bahwa aksi ini lahir dari niat baik untuk mengingatkan, bukan menjatuhkan.
“Tujuan utama aksi ini adalah untuk mengakurkan Bupati dan Wakil Bupati Jember. Hashtag Akur atau Mundur tidak boleh disalahartikan sebagai upaya menjatuhkan. Ini peringatan tulus dari masyarakat yang telah memilih mereka,” ujar Baginda.
Ia menambahkan bahwa sebagai pendukung, ia merasa berkewajiban mengingatkan pemimpin yang diusungnya. “Saya tim beliau Bupati dan Wakil Bupati. Saya punya hak untuk mengingatkan. Justru saya merasa berdosa jika tidak melakukannya,” tegasnya.
Upaya Mediasi Gagal
Aksi ini digelar setelah berbagai upaya mediasi yang dilakukan sejumlah tokoh Jember, termasuk DPRD Kabupaten Jember, dinyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami termotivasi dari rekam digital beberapa tokoh yang sudah berusaha mengakurkan beliau, tapi gagal,” kata Baginda.
Kondisi itu mendorong masyarakat untuk turun ke jalan, merasa memiliki hak menyampaikan aspirasi demi stabilitas pemerintahan dan kenyamanan warga.
“Inti tuntutan ini untuk terwujudnya Jember yang damai dan bermartabat. Kalau pemimpinnya akur, program dan pelayanan pemerintah akan berjalan bagus. Sebaliknya, jika tidak kompak, kinerja pemerintah tidak akan maksimal,” ujarnya.
Dampak Disharmoni Dinilai Serius
Menanggapi akar persoalan, Baginda menyatakan bahwa isu disharmoni ini tak lagi bisa dianggap sebagai masalah pribadi. “Sekarang jangan ngomong pribadi. Mereka itu Bupati dan Wakil Bupati. Kalau sudah soal jabatan, ini persoalan publik,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan antara pemimpin membawa dampak signifikan pada aspek sosial, politik, dan hukum di tengah masyarakat. “Disharmoni ini menimbulkan pro dan kontra, saling ingin menjatuhkan, merusak suasana harmonis, bahkan berpotensi memicu permusuhan di tingkat bawah,” ujarnya.
Aksi Berlanjut Sampai Tuntutan Terpenuhi
Massa aksi menyatakan akan terus melanjutkan gerakan hingga Bupati dan Wakil Bupati kembali akur dan mampu bekerja harmonis. “Sampai kapan pun, kalau beliau belum akur, kami akan terus bergerak,” kata Baginda.
Ia bahkan menegaskan kemungkinan eskalasi aksi. “Jika perlu, aksi akan dibawa hingga ke Jakarta dan demonstrasi yang lebih besar akan dilakukan,” pungkasnya.
Aksi ini menjadi penegasan bahwa masyarakat Jember menuntut stabilitas kepemimpinan demi kelancaran pemerintahan dan terciptanya suasana yang damai serta bermartabat di daerah mereka. (*)